DUTANUSANTARAFM.COM : Ponorogo- Locus Stanting di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2022 diprediksi meningkat karena terjadi penurunan ekonomi akibat krisis kesehatan pandemi covid -19 ini. Pandemi covid-19 yang terjadi mulai April 2020 dan sampai sekarang belum berakhir ini menyebabkan penurun kesejahteraan ekonomi masyarakat Ponorogo yang berdampak pada peningkatan angka stanting. Pada tahun 2021 ini pemerintah kabupaten Ponorogo menangani pengentasan angka stanting di 10 desa di beberapa kecamatan di Ponorogo. Dan pada tahun 2022 mendatang ada 15 desa yang masuk dalam rencana penanganan pengentasan angka stanting oleh pemerintah kabupaten Ponorogo. Untuk mengatasi angka stanting ini , pemerintah kabupaten Ponorogo menggelar acara “ Rebug Stanting” , Selasa ( 28/09/2021) bertempat di Gedung Pusdalops. Dibutuhkan saling koordinasi, saling sinergi dan saling gotong royong dengan berbagai pihak termasuk masyarakat untuk terus menurunkan angka stanting ini. Hadir dalam rembug stanting ini Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Wakil Bupati Lisdyarita, DPRD, Kodim 0802 Ponorogo , Polres Ponorogo , Ida Nurbaya dari Perwakilan Dari Kemendagri , semua kepala OPD Kabupaten Ponorogo dan Camat
Teguh , Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas ) Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo menyampaiakan analisis situasi terkini kondisi angka stanting di Ponorogo , indikatornya, locusnya hingga upaya pengentasannya meski dalam situasi pandemi covid 19 terus diupayakan. Yang telah dilakukan diantarannya pemberian pemberian PMB balita dan bumil, balita gizi buruk, work shop pada kader, menyediakan 200 tenaga pendampingan terhadap ibu hamil dengan risiko tinggi, bebas Odf, promosi kesehatan lewat media sosial dan membuka posyandu.
“ Meski pandemi , 31 puskesmas masih membuka klas ibu hamil dengan cara bergilir. Ini juga dalam rangka edukasi jangan sampai ibu hamil terpapar oleh covid-19 . Karena ibu hamil yang terpapar covd-19 resikonya sangat tinggi, “jelas Teguh.
Upaya lain yang telah dilakukan oleh Dinas kesehatan kabupaten Ponorogo untuk menurunkan angka satnting ini adalah membuka posyandu di masa pandemi sejak Agustus meski harus ditutup karena lonjakan kasus covid tinggi beberapa waktu kemarin.
“Kemudian sekarang sudah kita buka lagi 50 % . Pembukaan kembali posyandi di Ponorogo ini termasuk tertinggi karena wilayah lainnya di Jawa Timur belum melaksanakan posyandu . Namun dengan bekerja keras satgas, diatur jadwalnya ,dibuat secara bergilir , protokol kesehatan dilaksanakan secara ketat sehingga betul-betul save . Alhamdulillah tidak ada cluster covid-19 dari posyandu, “ kata Teguh .
Pemerintah Pusat mentargetkan pada tahun 2024 nanti prevalensi stanting adalah 14 %. Sehingga harus di tangani lintas sektor dan multi sektor termasuk melibatkan kegotong royongan masyarakat. Kabupaten Ponorogo pada 2023 harus menentukan prevalensi stanting di bawah 14 , jika masih ada kecamatan yang masih tinggi angka stantingnya atau pada angak 14 % atau diatasnya harus segera di tentukan locus stanting desanya untuk mempercepat penurutan angka stanting.
Marno Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo menyampaikan sudah ada 8 langkah konfergensi yang saat ini dalam proses di laksanakan dan akan dilaksanakan. Diantaranya , analisia , komitmen bersama mendukung rencana intervensi agar kondisi stanting segera menurun di tahun 2021 dan 2022. Pemerintah juga berusaha membangun komitmen publik penurunan anga stanting terintegrasi. Komitmen bersama dan terintegrasi ini ditandantangi oleh Bupati , stake holder, para kepala OPD yang terkait langsung , Camat dan kepala desa. Karena dalam masa pendemi penandatanganan komitmen bersama ini sebagian dilakukan secara virtual
“Pemerintah akan melakukan intervensi secara langsung dan tidak langsung pada desa –desa yang masuk locus stanting sehingga mereka (para kepala desa) ikut menandatangani komitmen bersama penurunan angka stanting in walau secara virtual, “ungkap Marno.
Data dari Bappeda Litbang Ponorogo menunjukkan beberapa program untuk mengentaskan angka stanting ini. Diantarannya penggunaan sumber air bersih sebanyak 83,13 %, rumah tangga yang menggunkan sanitasi layak 83.91 % pada tahun 2020, ditetapkan kabupaten ODF, prevalensi balita stanting pada bulan timbang Maret 2021 mencapai 16, 26 %, prosentase penduduk miskin 2020 sebanyak 9,95 % dan Indeks Pembangunan Manusia( IPM) tahun 2020 kondisi Ponorogo berwarna biru . Artinya, IPM kabupaten Ponorogo paling bawah diantara Jawa timur dan nasional , ada peningkatan namun kecil . Pemerintah daerah berusaha melakukan intervensi agar IPM meningkat, diantaranya pada rata –rata lama sekolah yang masih rendah.
“ Ada 10 desa di Ponorogo yang menjadi locus stanting pada 2021 an pada tahun 2022 ada 15 desa yang menjadi locus stanting. Pemerintah kabupaten akan melakukan intervensi untuk menurunkan anga stanting melalui kerja sama dengan bebepa Dinas. Misalnya dengan Dinas PU melalui program Pkamsimas , Dinas Pendidikan melalui program parenting, Dinas Pertanian melalui program sumur dalam dan KRPL dan Dinas Sosial melalui program PKH
Sementara itu, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko mengatakan bahwa dimasa pandemi ini permasalah yang dihadapi sangat komplek diantaranya di huni masalah kemiskinan dan di huni tentang rat –rata sekolah kemudian didalamnya muncul angka stanting. Sehingga setelah deklarasikan ini diharapkan kinerjanya tidak hanya sekedar pencitraan , tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tidak hanya diatas kertas saja. Mengentaskan angka stanting adalah investasi masa depan SDM Ponorogo ke depan. Mengentaskan angka stanting tidak jauh- jauh dari mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan IPM.
“Sehingga ini tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri harus gotong royong. Bekerjasa bersama- sama membentuk komitmen bersama, Ponorogo harus lepas dari sampah sampah sosial dan ini menjadi tanggung jawab bersama, “ungkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Selasa ( 28/09/2021) di Pusdalops.
Lebih lanjut, Sugiri Sancoko menjelaskan dirinya tidak ingin tepuk tangan atau pepesan kosong dalam upaya pengentasan angka stanting ini. Tapi harus menjadi komitmen bersama bahwa kewajiban ini adalah tanggung jawab moral kita bersama selaku masyarakat yang mempunyai darah dan cita -cita Ponorogo hebat.
“Dimulai dengan meningkatkan IPM , kita punya program “saudaraku aku disisimu “, artinya dimasa pandemi sekarang ini problem kemiskinan, kebodohan bukan hanya PR pemerintah tapi juga PR kita bersama termasuk orang- orang kaya Ponorogo untuk punya kelonggaran hati untuk ikut serta menjunjung saudaranya yang menderita sehingga terentaskan. Saya yakin, ketika kemiskinan selesai, kebodohan selesai maka masalah pengentasan angka stanting juga akan selesai, “tegas Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. ( wid)
