DUTANUSANTARAFM.COM : Kejaksaan Negeri Ponorogo terus mengusut kasus dugaan korupsi dan penyimpangan proyek pembangunan jembatan oleh Dinas PUPR Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2020 senilai 4,6 milyar. Setelah melakukan serangaian pemeriksaan untuk pulbaket dan puldata , Kejari Ponorogo kini berkomunikasi dengan Universitas Airlangga Surabaya untuk mendapatkan keterangan ahli hukum terkait pelanggaran hukumnya. Selain itu , Kejari Ponorogo juga berkomunikasi dengan Institus Teknologi Surabaya (ITS) terkait pemeriksaan teknis bangunan jembatan.
Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo Khunaifi Alhumami kepada dutansantarfm.com , Jumat ( 09/04/2021) usai menggelar pers rillis diaula Kejaksaan Negeri Ponorogo menjelaskan bahwa keterangan dari ahli hukum dari Unair diperlukan untuk memastikan pelanggaran hukum karena jika oleh ahli hukum belum dinyatakan memenuhi pelanggaan hukum akan sia sia jika melakukan pemeriksaan.
“Nanti jika pelanggaran hukum.sudah jelas ada kita akan menyurati ITS untuk membantu pemeriksaan jembatan , “terang Kajari Ponorogo, Khunaifi Alhumami.
Di informasikan sebelumnya, dalam pemeriksaan penyelidikan Kejari Ponorogo sudah mendapatkan keterangan dari ahli jembatan akan adanya kerugian negara sekitar 156 juta. Kerugian tersebut berasal dari 4 titik jembatan yang di gunakan sebagai sampling dari nilai total.proyek senilai 4, 6 miliar.
“Namun dari nilai proyek sebesar 4,6 miliar tersebut dipecah menjadi ada 21 titik pembanguann jembatan .Untuk sementara sampling kita adalah 4 titik dulu , nanti setelah mendapatkan keterangan ahli hukum baru akan kita lakukan pemeriksaan secara keseluruhan , karena belum tentu 21 titik jembatan tersebut bermasalah semua, “terang Khunaifi Al Humami. (wid)
