Ponorogo – Memperingati Hari Lahir (Harlah) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) ke-71 dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) ke-70, IPNU-IPPNU Ponorogo menggelar seminar dan deklarasi “Ponorogo Zero Perkawinan Anak” di Aula INSURI pada Senin (10/2/2025).
Seminar dengan tema “Stop Perkawinan Anak, Bangun Masa Depan Sehat dan Setara” dihadiri oleh para pelajar se-Kabupaten Ponorogo.
Adapun narasumber yang dihadirkan antara lain :
• Prof. Dr. Eighty Mardiyan Kurniawati, Dr. Sp.Og, SubSp, Urogin, RE (K) sebagai guru besar obstetri dan ginekologi UNAIR
• Dr. Nuurun Nahdliyah, K.Y., M.Pd.I. sebagai Ketua PC Fatayat NU Ponorogo dan aktivis perempuan
• Dr. Moh. Nurul Huda, M.Pd sebagai kepala kantor Kemenag Ponorogo.
“Faktor utama yang mendasari Dispensasi Kawin Ponorogo adalah kehamilan diluar nikah, disusul ekonomi, pemahaman agama yang rendah dan budaya lingkungan yang masih menormalisasi, dan ini adalah PR kita bersama,” terang Azza Fahreza (Ketua PC IPPNU Ponorogo) dalam sambutannya.
Dispensasi kawin tersebut juga akan membawa dampak lainnya seperti putus sekolah, risiko kematian, KDRT, perceraian dan seterusnya.
“Masyarakat pinggiran kita masih menormalisasi umur 15-18 dianggap sudah mampu mempimin keluarga, sudah siap jiwa dan raganya. Padahal disitulah muncul potensi kekerasan lainnya dan terenggutnya hak anak,” katanya.
Menurut Azza, kurikulum kesehatan reproduksi harus segera dimasukkan pada satuan pendidikan sebagai upaya preventif perkawinan anak.
“Tahun 2023, KemenPPA sudah mengajukan kurikulum kespro. Namun per hari ini masih stagnan dan ini yang perlu disadari oleh pelajar bahwa pendidikan kespro penting untuk segera masuk pada satuan pendidikan,” tambahnya.
Azza menambahkan bahwa meskipun angka Diska menurun dalam 3 tahun terakhir, namun masih ada potensi-potensi yang menjadi ancaman untuk melanggengkan perkawinan anak.
“Kita masih harus objektif utamanya kaitan pergaulan bebas, kenakalan remaja, pemahaman agama yang rendah yang bahkan pada sebagian masyarakat masih dinormalisasi,” imbuhnya.
Ketua IPPNU tersebut berharap Ponorogo bisa zero perkawinan anak sehingga dapat benar-benar mewujudkan kota ramah anak.
“Kami mohon kepada pelajar, bisa menjadi role model, bahwa menikah itu bukan solusi, dan bahwa pendidikan itu penting,” jelasnya .
Maka, perlu dukungan berbagai pihak utamanya pemerintah untuk mencapai tujuan dari gerakan “Ponorogo zero perkawinan anak”.
Dikesempatan yang sama dilakukan deklarasi “Ponorogo Zero Perkawinan Anak” yang turut dihadiri Kabag Kesra Ponorogo, Kepala Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kepala Kemenag, Muslimat, Fatayat, dan Lakpesdam. Setelah itu ditandatangani naskah deklarasi sebagai bentuk komitmen untuk mendukung, mewujudkan Ponorogo Zero Perkawinan Anak. (de)
