Jumat, 9 Maret 2018
PONOROGO, Puluhan mahasiswa dari pergerakan mahasiswa islam Indonesia (pmii) komisariat IAIN ponorogo menggelar aksi unjuk rasa.dilaksankan di didepan gedung DPRD , jum at 9 maret. Aksi tersebut dilaksanakan dalam rangka menolak disahkanya UU MD 3 oelh DPR RI yang dinilai memberi kekebalan terhadap anggota dewan. Selain itu juga karena dianggap telah melunturkan nilai nilai demokrasi dalam rwevisi UU MD3. sikap keberpihakanya pada rakyat , massa juga mendesak presiden republic Indonesia untuk tidak menyetujui UU MD3 yang sekarang sudah di meja kerjanya. Massa juga meminta kepada presiden untuk segera mengeluarkan PERPU pengganti UU MD3.
Seperti yang diketahui bersama UU MD 3 menjadi polemic aklhir akhir ini di seantereo negeri. Undang undang tersebut dianggap sangat mengistimewakan anggota dewan dari jerat hukum. Permasalahanya terletak pada Pasal 245 UU MD3. Pasal ini berbunyi, “Pemanggilan dan Pemeriksaan Anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus atas persetujuan tertulis Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).”. bukan saja kalangan mahasiswa, politisi pun juga menyuarakan hal yang sama.
Massa yang memaksa merangsek masuk, akhirnya ditemui kabid persidangan DPRD ponorogo untuk audiensi. Dan pada kesempatan lain juga kan dilaksnakan audiensi ulang dengan pimpinan DPRD
Coordinator aksi Munawir mengungkapkan kekecewaanya terhadap DPRD ponorogo “wakil rakyat, namun saat rakyat menmgeluh meeka justru tak mau menemui” Ujar Nawir. Ia juga menyesalkan tindakan para wakil rakyat di negeri ini, sebab mereka tak lagi mencitrakan makna yang sesungguhnya dari wakil rakyat di sebuah Negara demokrasi. (Vina Atmaja, 92,1 FM)
