Dutanusantarafm.com- Minimnya persiapan terkait keikutsertaan dalam gelaran lomba Adipura tahun 2022 kali ini membuat pemerintah Kabupaten Ponorogo tidak yakin bisa meraih juara. Selain harus bersaing dengan ribuan kota kabupaten se-Indonesia, pemkab menyakini baru siap diangka 40 persen.
Kabid Pengelolaan Sampah dan Pertamanan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat, Kamsun mengungkapkan belum siapnya kegiatan lomba kali ini, tidak terlepas dari instruksi yang mendadak dari pusat.
“Informasinya memang tidak diselenggarakan, dengan alasan tidak ada dana di tingkat pusat. Begitu juga pemkab tidak ada anggaran untuk melakukan perawatan dan persiapan. Jadi praktis kami hanya mengandalkan kegiatan rutin,” katanya Senin (5/09/2022)
Padahal, kata Kamsun jika mengikuti kriteria penilaian Adipura masih banyak hal yang harus diperbaiki. Mulai dari pembersihan kanal di jalur Jalan Juanda, pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) secara maksimal, hingga persiapan lain yang tentu melibatkan banyak stake holder termasuk lintas instansi. Seperti, kondisi salter, fasilitas kesehatan diantaranya RSUD Harjono hingga kebersihan di kawasan perumahan.
“Tidak bisa kita main sulap langsung bersih. Untuk permbersihan kanal itu saja, kalau ada dana butuh dua minggu. Lha ini dewan juri sudah ada di sini, melakukan proses penjurian,” imbuhnya.
Setidaknya, kata Kamsun ada 42 titik pantau yang masuk dalam daftar penilaian tim juri. Puluhan titik itu sebagian besar merupakan fasilitas umum dan layanan publik. Mulai dari kebersihan dan kondisi Kantor DLH, terminal, jalan protokol, Tempat Pembuangan Sampah, bank sampah, sungai, alun-alun hingga Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
“Banyak hal yang harus diperbaiki. Kalau dulu kan kan sifatnya memang tidak wajib ikut, karena dana perawatannya memang besar. Sekarang, setiap kota kabupaten wajib ikut,” katanya.
Karena itu, Kamsun mengaku tidak berharap banyak tentang lomba Adipura kali ini. Bahkan, kondisi ini tidak hanya dirasakan Pemkab Ponorogo, bisa jadi hal yang sama juga dirasakan hampir sebagian besar kota kabupaten.
Selama dua hari yakni Minggu dan Senin (4-5/09/2022) tim juri yang berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregian Jawa (P3EJ) serta Dinas LH Provinsi Jawa Timur. (Umi Duta)
