DUTANUSANTARAFM.COM : Sejumlah anggota DPRD Ponorogo dari berbagai Fraksi menyatakan ketegasannya menolak rencana pemerintah kabupaten Ponorogo untuk utang 100 milliar . Keberatan terkait utang tersebut karena merosostnya kinerja Pemkab Ponorogo dalam menyerap anggaran pada APBD 2022 kemarin. Ada alokasi dana transfer dari pemerintah pusat yang notabene tidak perlu utang dan tidak perlu memberi Bungan gaggal di serap bahakn harus mengembalikan ke pemerintah pusat. Yaitu, Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas PUPKP sebesar Rp. 28 milyar dan DAK di Dinas Pendidikan sebesar RP. 8,5 Milliar. Akibat tidak mampu menyerap anggaran yang diberikan oleh Pemerintah paska tersebut pada tahun anggaran 2023 ini Pemerintah Kabupaten Ponorogo harus menerima punishmen berupa pemotongan anggaran dari pusat.
Vikso Rubianto ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan bahwa fraksinya sudah menyatakan tegas tidak setuju atas rencana utang 100 M oleh Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko tersebut. Kinerja Pemkab Ponorogo pada tahun anggaran 2022 kemarin , dimana ada 2 OPD yang tak mampu menyerap DAK yang jumlahnya milyaran menjadi indikator kinerja yang buruk. Selain itu pada tahun 2022 di Pemerintahan Bupati Sugiri Sancoko sudah punya beban hutang sebesar Rp 200 Milyar .
“Jika itu masih ditambah hutang lagi tahun 2023 ini sebesar 100 milliar maka akan menjadi beban yang sangat berat bagi rakyat. Karena , dana pusat akan langsung di potong untuk membayar utang. Sedangkan belanja rutin pemkab Ponorogo saja sudah menghabiskan hampir 60 % APBD, “terang Vikso Rubianto .
Pernyataan Vikso Rubianto tersebut juga didukung oleh Agus Subiyantoro anggota DPRD Ponorogo dari Partai Nasdem. Akibat beban hutang tersebut sekarang berdampak pada penurunan pendapatan anggota DPRD yang jumlahnya cukup signifikat . Agus Subiantoro menyampaikan hal tersebut tidaklah terlalu penting , yang paling menghawatirkan adalah dampak dari utang tersebut akan dirasakan oleh rakyat Ponorogo pada tahun -tahun selanjutnya.
“ Kemarin utang ke PT, SMI sebesar Rp. 200 M . Pada PAK 2021 cair Rp 45 Milliar kemudan pada APBD 2022 sebesar Rp 155 Milliar . La kalau sekarang tahun 2023 ini hutang lagi kan jadi beban berat bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, rakyat dan juga Pemimpin Ponorogo selanjutnya. Karena setiap tahun selain bayar pokok pinjaman juga harus bayar bunganya , “ungkap Agus Subiantoro, Kamis ( 5/01/2022)/ (wid)
