Dutanusantarafm.com – Ratusan guru Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Kabupaten Ponorogo menuntut hak mereka disamakan seperti guru formal lainnya. Selain insentif, mereka juga meminta agar diberikan kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi guru.
Ketua HIMPAUDI Ponorogo, Iva Tri Agustina mengungkapkan sedikitnya ada 760 guru HIMPAUDI yang saat ini berstatus nonformal. Sehingga, mereka tidak bisa menerima hak yang sama seperti guru PAUD lain. Seperti yang tergabung di Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI).
‘’Rekan kami di IGTKI sudah banyak yang mendapatkan insentif, maupun kesempatan mengikuti sertifikasi guru dari pemerintah pusat. Sedangkan kami belum bisa, padahal tanggung jawab kami sama,’’ ungkap Iva Tri Agustina, usai acara HUT HIMPAUDI ke-17 di Pendapa Kabupaten Ponorogo pada Rabu (31/08/2022).
Iva menuturkan, sebanyak 760 guru yang menjadi tanggung jawabnya saat ini tersebar di 366 lembaga Kelompok Belajar (KB) di 21 kecamatan. Saat ini, imbuh Iva selama enam bulan terakhir, ratusan guru itu mendapat intensif dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Jumlah yang diterimakan yakni Rp 100 ribu perbulan. Meski tidak banyak, Iva mengaku hal itu sudah bisa sedikit membantu.
Mereka selama ini bertahan dengan rasa pengabdian, dan keikhlasan. Untuk urusan dapur, tidak sedikit mereka yang nyambi berjualan ataupun bertani.
Bersamaan dengan peringatan HUT kali ini, ribuan guru HIMPAUDI se-Indonesia berkumpul di Tugu Monas untuk menyuarakan tuntutannya itu. Yakni agar pemerintah menghapus status nonformal bagi guru yang tergabung dalam HIMPAUDI, sehingga mereka bisa menyandang status proses guru.
‘’Karena nonformal, selama ini kami bernaung di Penilik PAUD. Kalau rekan IGTKI ya di bidang nonformal Dinas Pendidikan. Kami berharap agar tuntutan kami bisa didengar pemerintah,’’ tegasnya. (Umi Duta)
