Dutanusantarafm.com-PGRI memiliki sifat unitaristik, independen, dan non partisan. Menjelang Pilkada serentak pada 9 desember 2020 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) kembali menegaskan sifat Independennya yang tidak memihak kepada salah satu calon.
Wakil ketua PGRI Jawa Timur Hariadi menegaskan menghadapi Pilkada Serentak 9 desember 2020, PGRI kabupaten/Kota di Jawa Timur harus menunjukkan sifat independen dan nonpartisannya. PGRI tidak boleh dibawa ke ranah politik, karena itu tidak boleh membawa organisai PGRI guna mendukung calon di Pilkada.
“Dukungan tidak diperbolehkan,PGRI harus Independen”tegasnya.
Hariadi menambahkan PGRI bermitra dengan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah, namun begitu tidak boleh ada yang membawa PGRI ke urusan politik. Jika PGRI mendukung calon di pilkada itu berarti PGRI tidak indenden dan menyalahi aturan. Menanggapi urusan politik pilihan di pilkada itu adalah urusan pribadi masing-masing.
“silahkan secara pribadi memilih salah satu calon karena itu haknya”imbuhnya.
PGRi tidak akan mengarahkan anggotanya untuk mendukung atau mengarahkan siapa calon yang harus dipilih. Karena diyakininya yang akan dipilih oleh para guru atau anggota PGRI adalah yang dianggap peduli dengan pembangunan di dunia pendidikan, peduli dengan para guru.
“anggota PGRI bisa memahami siapa calon yang mempejuangkan honorer, peduli pendidikan” tuturnya.
Sementara itu ketua PGRI Ponorogo terpilih dalam konferkab Prayitno mengatakan PGRI Ponorogo menjunjung tinggi anggarn dasar PGRI. Sesuai yang diamanatkan anggaran dasar bahwa PGRI harus netral. Jelas tidak diperkenankan PGRI berpihak kepada salah satu calon di Pilkada Ponorogo. PGRI Ponorogo akan mendukung siapapun yang jadi sebagai bupati Ponorogo.
“ Siapappun yang jadi itu adalah bupati kita” pungkasnya. (san)
