Dutanusantarafm.com-Bagaimana nasib bantuan sosial Pemkab Ponorogo untuk terdampak covid 19 ? Hingga saat ini belum ada kepastian kapan bantuan itu akan diberikan, untuk berapa penerima dan berapa nilai bantuannya. Bupati Ipong Muchlissoni menyebut banyak hal yang menjadi pertimbangan untuk Bansos Pemkab itu.
Bupati Ipong kepada dutanusantarafm mengatakan bansos Pemkab sepertinya masih dilanjutkan, tetapi mungkin belum dilaksanakan sekarang. Ipong menuturkan sesuai kesepakatan dengan para kepala desa bahwa bansos pemkab untuk terdampak covid 19 ini adalah kategori kelima . “ Artinya tingkat kemendesakannya rendah. Jika bansos direalisasikan lebih untuk mengakomodir atau toleransi keinginan mereka” ungkapnya.
Seperti diketahui pemerintah pusat,propinsi,sampai desa telah memberikan bantuan sosial untuk terdampak covid 19 . Kemensos misalnya memberikan Bantuan sosial tunai (BST) sebesar 600 ribu rupiah perbulan , Pemprov jatim memberikan bansos sebesar 200 ribu rupiah perbulan , Desa memberikan BLT DD sebesar 600 ribu rupiah perbulan. Selain itu bentuk bantuan lain telah diberikan kepada keluarga kurang mampu atau keluarga penerima manfaat (KPM), seperti BPNT,PKH dan lainnya.
Ipong juga menambahkan dari segi teknis sepertinya data yang telah tersaring sebagai calon penerima Bansos pemkab juga belum memenuhi syarat betul . Misalnya tingkat miskinnya kurang, dan keterdampakan tidak nampak betul. “Dengan begitu dari segi teknis menurutnya belum memenuhi syarat sebagai calon penerima bansos pemkab” jelasnya.
Pertimbangan lain mengapa Bansos Pemkab yang awalnya dianggarkan sebesar 9 milyar rupiah itu sampai sekarang belum juga diberikan? Saat ditanya apakah pemkab masih melihat kondisi keuangan untuk penanganan covid 19 ? Bupati Ipong tidak membantahnya . “ pasti ada kaitanya dengan kondisi keuangan sehingga mengapa diulur-ulur sambil melihat perkembangan covid 19 di Ponorogo” tambahnya.
Apalagi dana yang dianggarkan Pemkab Ponorogo untuk penanganan covid 19 sebesar 43 Milyar rupiah sampai saat ini sudah terserap 30 milyar rupiah . Penyerapan dana 30 milyar rupiah itu belum termasuk rencana untuk bansos pemkab sebesar 9 milyar rupiah.(san)
