Home / Hukum dan Politik / Kabar Kota Kita

Rabu, 5 April 2023 - 22:48 WIB

KPID Jatim Imbau Bupati dan Wali Kota Gunakan Radio dan Televisi Berizin

Dutabusantara.com – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur mengimbau Bupati/Wali Kota menggunakan radio dan televisi yang mempunyai izin. Izin yang wajib dipunya oleh lembaga penyiaran baik televisi maupun radio adalah Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan Izin Stasiun Radio (ISR).

“Selain agar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, lembaga penyiaran tersebut diawasi oleh KPID Jatim sehingga meminimalisir isi siaran yang melanggar peraturan maupun tersebarnya informasi palsu,” kata Ketua KPID Jatim melalui siaran pers yang dikirim Rabu, 5 April 2023.

Adapun bentuk lembaga penyiaran yang berizin yang bisa dimanfaatkan seperti Lembaga Penyiaran Publik/Publik Lokal (LPP/LPPL), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) maupun lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB). Yosua juga mengimbau pemerintah daerah untuk memperhatikan lembaga penyiaran lokal baik radio maupun televisi di daerah.

“Lembaga penyiaran lokal membantu dalam penyerapan tenaga kerja lokal, menyiarkan potensi daerah, dan mendukung pembangunan lewat pajak yang dibayarkan. Tata kelola LPPL juga harus disesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing daerah,” ujar Yosua.

Imbauan tersebut tertuang dalam surat bernomor 480/347/114/IV/2023 dan telah dikirimkan ke bupati/wali kota se-Jatim. Ini merupakan upaya KPID Jatim mendukung diseminasi informasi pembangunan melalui lembaga penyiaran berizin dan mendukung potensi lokal.

Koordinator Pengawasan Bidang Isi Siaran KPID Jatim Sundari mengatakan lembaga penyiaran yang tak berizin tidak diawasi oleh KPID Jatim. Alhasil, kualitas isi siarannya tidak dapat dipertanggung jawabkan dan berpotensi membawa dampak buruk bagi publik.

“KPID Jatim tidak bisa menindak bila ada pelanggaran standar program siaran di lembaga penyiaran tak berizin seperti konten seksual, kekerasan, siaran partisan, ataupun menjelekkan kelompok masyarakat tertentu. Masyarakat bisa melapor ke kepolisian dan Balai Monitoring SFR Kelas 1 Surabaya saat ada pelanggaran siaran dari lembaga tak berizin,” kata Sundari.

Untuk koordinasi lebih lanjut dan permintaan daftar lembaga penyiaran lokal yang telah mempunyai IPP dan ISR, para bupati dan wali kota dapat menghubungi Hotline KPID Jatim (08113501919). Masyarakat juga bisa mengadu ke KPID Jatim ketika menemukan konten siaran yang bermuatan seksual, kekerasan, pelecehan terhadap kelompok masyarakat tertentu, dan siaran partisan. Caranya dengan menyebutkan nama lembaga penyiaran, program siaran, jam siaran, dan bukti rekam. (de)

Share :

Baca Juga

Highlight News

Rehabilitasi lahan kritis di Desa Tugurejo Slahung, ribuan bibit pohon ditanam

Highlight News

4000 Bibit Pohon Tertanam di Tugurejo Masuk SI SEGER TANPO AC

Highlight News

IPNU-IPPNU Ponorogo Gelar Seminar dan Deklarasi Ponorogo Zero Perkawinan Anak, Bangun Masa Depan Sehat dan Setara

Highlight News

Akibat rokok, Sepeda motor hangus terbakar

Highlight News

Perdana, CFD HOS Cokroaminoto – Jensud Ponorogo

Highlight News

Harlah IPNU ke-71 dan IPPNU ke-70, Gelar Reyog Santri

Highlight News

Persit KCK Cab XVI Dim Ponorogo Gelar Donor Darah Peringati HUT ke 79 Persit KCK Tahun 2025

Highlight News

MK Tolak Gugatan Paslon no urut 1, KPU Ponorogo segera tetapkan Pemenang Pilkada