Home / Highlight News / Kabar Kota Kita

Selasa, 24 Maret 2020 - 10:00 WIB

Ketua DPRD Beri Penjelasan Soal Rapat Paripurna Tidak Kuorum

Ketua DPRD Sunarto dan Wakil Ketus DPRD Dwi Agus Prayitno beri penjelasan kepada wartawan soal paripurna tidak kuorum

DUTANUSANTARAFM. COM- Rapat Paripurna DPRD Ponorogo pada Selasa 24 Maret 2020, tentang jawaban eksekutif atas tiga raperda yaitu Raperda PDAM, PD Sari Gunung, limbah domestik dan penyampaian Lkpj bupati 2019 batal dilaksanakan. Pasalnya jumlah anggota DPRD ponorogo yang hadir di gedung dewan hanya 9 orang sehingga tidak sesuai ketentuan batas minimal alias tidak kuorum. Sesuai Tatib DPRD untuk dilaksanakanya paripurna LKPJ bupati atau kuorum jika dihadiri 50 persen dari total anggota plus satu, atau minimal 23 orang. Ketua DPRD Ponorogo Sunarto didampingi wakil ketua Dwi Agus Prayitno dalam pers rilis Selasa siang mengatakan sesuai pasal 44.(2) tatib DPRD Ponorogo no 1.Tahun 2019 Pimpinan Dprd bisa mengambil alih untuk menjadwal ulang paripurna.

Sunarto mengatakan ketidak hadiran mayoritas anggota DPRD Ponorogo tersebut bisa dipahaminya., ” Mereka tidak hadir karena kondisi yang tidak diduga atau post major, bukan karena memboikot, tidak. mau hadir. Karena mereka menghormati situasi dan kondisi saat ini dimana pandemi covid 19 di Indonesia,” terang Sunarto.

Pada paripurna Selasa hanya dihadiri tiga pimpinan dengan 6 anggota,. Meski sempat ditunda beberapa kali tetapi akhirnya tidak kuorum juga maka pimpinan menjadwal ulang . Jadwal ulang dengan memperhatikan Intruksi Presiden, Mendagri, Maklumat Kapolri, SE gubernur Jatim, Instruksi Bupati Ponorogo terkait korona Rencananya Paripurna akan digelar kembali pada tanggal 6 April 2020.

Sunarto menambahkan pada Pripurna 6 April 2020 untuk menyesuaikan Instruksi Presiden, mendagri, Maklumat Kapolri, Se gubernur, Instruksi Bupati terkait pencegahan dan penanggulangan korona, maka DPRD akan mensiasati yang penting paripurna bisa kuorum, minimal dihadiri 23 anggota dprd Ponorogo. Sedangkan untuk undangan eksekutif akan diseleksi lagi agar total yang hadir berkisar 100 orang. ,” Yang penting kuorum dan paripurna bisa dilaksakan meski yang hadir sedikit,” tambah Sunarto. Karena Dprd hanya diberi waktu 30.hari kerja untuk menyelesaikan pembahasan LKPJ bupati tahun 2019. (san)

Berita ini 6 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Dinamika Aktual

Grebeg Suro 2024 Dilaunching, Bupati Sugiri : Angkat Martabat Budaya Ponorogo di Kancah Dunia

Dinamika Aktual

Selesaikan Sawoo, Kejari Ponorogo Siap Usut Kasus Korupsi Baru

Dinamika Aktual

Bedol Desa, 8 Perangkat Desa Sawoo Ditetapkan Tersangka Kejari Ponorogo

Dinamika Aktual

Dukung Produk Halal, Butuh Semakin Banyak Juleha di Ponorogo

Dinamika Aktual

Satu Korban Luka, Dua Motor Tabrakan di Siman

Dinamika Aktual

Ipong Muchlissoni Daftar di PKB, Demokrat dan PAN, Ingin Bentuk Koalisi Besar

Dinamika Aktual

Bersih Kelurahan Kepatihan Ponorogo, Semarak Tumpeng Purak

Dinamika Aktual

Didik Subagio Ikut Bersaing Peroleh Rekom Bacalon Bupati Ponorogo dari PKB