Dutanusantarafm-Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pondok Pesantren oleh DPRD Jatim mendapat dukungan ketua DPD RI LaNyala Mahmud Matality. .Penyusunan Raperda itu dalam rangka pengembangan pondok pesantren di Jawa Timur, sebagai turunan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
LaNyalla meminta pembahasan Raperda itu benar-benar melibatkan dan menyerap aspirasi ponpes.
“Raperda itu harus mampu menampung aspirasi masyarakat pesantren dan berpihak pada mereka. Untuk itu mereka harus dilibatkan agar Raperda tersebut menjadi payung hukum untuk kemajuan podok pesantren. Jangan hanya jadi keputusan politik saja,” pinta LaNyalla di Surabaya, Sabtu (20/2/2021).
Pesantren selama ini memberikan kontribusi yang cukup besar bagi bangsa Indonesia. Sejak era sebelum kemerdekaan, persiapan kemerdekaan hingga mempertahankan kemerdekaan. Ia menambahkan hingga hari ini. Ponpes terus memberi kontribusi, sebagai penjaga moral dan akhlak generasi.
“Pesantren juga memiliki kontribusi terhadap pergerakan perekonomian di suatu daerah. Sudah terbukti beberapa pondok pesantren menjadi sentra bagi perekonomian masyarakat,” tutur alumnus Univeritas Brawijaya Malang tersebut.
Artinya, sejak lahirnya hingga hari ini, sebenarnya pesantren adalah prototype dari masyarakat madani, atau institusi civil society, yang mandiri dan menjadi solusi bagi masyarakat sekitar pondok.
Pada bagian lain pembentukan Pansus Raperda tentang Pengembangan Pondok Pesantren di Jatim dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim internal yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar di Gedung DPRD Jatim, Kamis (18/2/2021) lalu.
Langkah itu merupakan implementasi atas pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan dan independensi penyelenggaraan pesantren itu sendiri.(de)
