DUTANUSANTARAFM.COM : Para jukir parkir sekabupaten Ponorogo yang tergabung dalam paguyuban jukir saat ini mengeluhkan keberadaan mereka yang tidak jelas . Terutama menyangkut keseriusan pengampu kebijakan yaitu Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Dinas Perhubungan Ponorogo sekarang ini kurang peduli terhadap nasib juru parkir yang bekerja di bawah kendalinya. Dahulu, Dishub secara resmi menjadi lembaga yang menaungi para jukir dan membantu ikut menjamin BPJS ketenaga kerjaan mereka karena sebagai pemberi upah. Namun sekarang mereka tidak mau memberikan jaminan BPJS ketenaga kerjaan para jukir . Dinas Perhubungan enggan menguruskan secara kelembagaan jaminan BPJS Ketenaga Kerjaan mereka. Dan meminta para jukir mengurus BPJS Ketenaga kerjaan secara mandiri. Hal tersebut disampaikan para jukir saat bertemu anggota DPR RI dari Fraksi PDi perjungan Johan Budi Sapto Pribowo dipelataran Pasar Lanang Ponorogo di Jalan Urip Sumoharjo Senin ( 10/10/2022) sambil memberikan bantuan sembako.
” Kalau kita mengurus BPJS ketenaga kerjaan secara mandiri berat bayar bulannyan bisa mencapai 200 lebih , tapi kalau kelembagaan hanya 100 san. Selain itu kalua kita mengurus secara mandiri , kita tidak bisa mengakses bantuan pemerintah karena dianggap sudah mampu dan mandiri, ” ungkap Agung salah satu pengurus paguyupan jukir Ponorogo kepada Johan Budi.
.Mendengarkan keluhan para jukir , Johan Budi Sapto Pribowo yang dahulu pernah menjabat sebagai juru bicara KPK ini mendiskusikan banyak hal dengan para jukir. Sempat menolak duduk diatas kursi dan pilih duduk bersama para jukir di bawah, Johan Budi akan menyampiakan apa yang di inginkan para jukir kepada bupati,
“Kita akan bantu mengkomunikasi beberapa hal yang kita diskusikan seperti penolkana jukir tentang pnerapan parkir berlangganan dan target setoran yang kemungkinan disepakat para jukir kepada bupati,”terang Johan Budi. (wid)
