DUTANUSANTARAFM.COM: Anggota DPR RI Johan Budi Sapto Pribowo melaksAnakan kunjungan kerja dalam rangka reses ke sejumlah mitra kerja di Ponorogo pada Selasa (20/10/2020). Diantaranya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manuasia (BKSDM) dan ATR/BPN Ponorogo. Johan Budi alias JB mengecek kesiapan material E-KTP dengan harapan saat pilkada nanti tidak ada penggunakan suket lagi di Dinas Dukcapil, di BKSDM menyerap sejumlah permasalahan tentang kepegawaian, terakhir kunjungan kerjanya ke kantor ATR/BPN Ponorogo. JB Mengapresiasi sejumlah kebijakan pro rakyat yang diambil oleh ATR/BPN Ponorogo dalam Program Tanah Sistimatui Lengkp (PTSL) .
”Saya mengapresiasi sejumlah langkah yang dilakukan oleh BPN Ponorogo dibidang pelayanan ditengah pandemi covid-19 ini. Misalnya BPN membuat layanan daring pada masyarakat bahkan meski diluar jam kerja masih tetap dilayani. Selain itu jika di kabupaten Ngawi ada sejumlah penolakan terkait program PTSL di Ponorogo ini malah banyak desa yang mengajukan,”terang Johan Budi Sapto Probowo pada dutanusantarafm.com , Selasa(20/10/2020)
Meski target ditahun 2020 ini target untuk menerbitkan sekitar 46 ribu peta bidang tanah dan 35 ribu sertifikat hak atas tanah menagalami penurunan akibat refocusing anggaran, sejumlah terobosan pelayanan masyarakat tetap dilakukan. Pelayanan terkait pedaftaran sertifikat sekarang bisa dilakukan dengan cara on line. Selain itu dalam pembagian sertifikat PTSL dilakukan dengan 3 cara yaitu dibagikan secara langsung, dengan sistem simbolis dan pembagain dangan system daring. Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinnya kerumunan.
Sementara itu Kepala ATR/BPN Ponorogo Arya Ismana mengakui dimasa pandemi covid-19 ini cukup berat juga bagi BPN untuk menyelesaikan target namun demi rakyat harus tetap berjuang. Diakuinnya ada target PTSL yang belum terselesaikan dan siap diselesaikan tahun 2021.
“Karena pemangkasan anggaran di tahun 2019 ini, konsekwesinnya tahun depan harus melaksanakan PTSL didesa yang sama. Sehingga kemungkinan hanya akan ada 1-2 desa baru yang bisa dipenuhi ikut PTSL. Sementara itu BPN juga punya cadangan produk namannya kategori 3 (K3) tanah yang sudah diukur namun masyarakatnya belum berminat mengikuti PTSL. Mereka itu harus didorong untuk ikut dalam program penerbitan sertifikat ,” jelas Arya Iswana Kepala ATR /BPN Ponorogo kepada dutanusantarafm.com, Selasa (20/10/2020). (wid)
