Dinamika AktualHighlight NewsKabar Kota Kita

Fraksi PDIP Minta Pemkab Optimalkan Penggunaan PCR , Antisipasi Konflik Sosial

DUTANUSANTARAFM COM : Ponorogo –Sekrertaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Ponorogo Agung Priyanto meminta kepada Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko mengoptimalkan  operasional PCR di RSUD. Hardjono.  Hal tersebut untuk meminimalisir konflik sosial dimasyarakat karena hasil Swab yang selalu terlambat hasilnya . Banyak pasien yang meninggal di RSUD  dinyatakan terpapar covid-19 dan suspek covid -19 setelah 3 hari hasil swab keluar  ternyata hasilnya negatif . Padahal korban ini sudah dimakamkan secara protokol kesehatan dan  keluarganya mengalami pengucilan dilingkungannya secara luar biasa akibat ketakutan warga yang berlebihan. Kasus seperti ini banyak terjadi di Babadan, Siman, Sukorejo, dan Ponorogo

“Saya  sendiri pernah mengalami  pada tahun 2020, waktu itu  ada teman posistif Covid saya masuk  Kontak erat  dan hasil Swabnya berhari- hari baru keluar . Setelah keluar hasilnya negatif. Namun selama menunggu hasil swab itu keluar saya mengalami pengucilan juga dari  istri, anak, tetangga dan teman,” terang Agung Priyant.

Agung Priyanto  anggota dewan 5 periode ini mengungkapkan  Ponorogo  telah mendapatkan bantuan PCR 2 unit dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur . Satu di Rumah Sakit Islam  Aisyah dan satu di RSUD Hardjono. Namun yang di RSUD ,Hardjono ini  tidak dioperasikan dengan alasan tidak punya SDM nya. Inilah yang menyebabkan konflik dimasyarakat. Harusnya dengan optimalisasi operasional PCR milik  RSUD Hardjono proses Swab bisa cepat diketahui hasilnya tidak harus menunggu tiga hari.  Jika menunggu 3 hari dan hasilnya negatif akan menimbulkan konflik dimasyarakat .

“Konflik sosial akan meluas karena kepercayaan masyarakat kepada Satgat Covid, Dinkes, BPBD, TNI ,Polri menurun . Pengambilan jenazah  secara paksa akan menjalar . Sehingga masalah kecepatan keluarnya hasil Swab PCR harus segera dipecahkan,” tegas Agung Priyanto.

Banteng Dapil I Ponorogo  ini mengungkapkan, jika RSUD  Hardjono beralasan  tidak mempunyai SDM yang mengoperasikan mereka bisa mencari. Jika alasannya anggaran operasional PCR mereka bisa menganggarkan karena  RSUD itu BLUD. Masalah Penanggulangan penyebaran covid ini masalah yang serius bagi pemerintah pusat dan daerah . Ini tentang keselamatan masyarakat jangan sampai dibuat mainan.  Dinkes itu harus responsif terhadap permasalahan masyarakat . Jangan hanya data saja yang diurusi, mereka juga harus memikirkan dampak sosial, physikis akibat pengucilan  masyarakat. Dinkes harus responsif meminimalisir  ketakutan masyarakat ketika datang dalam keadaan sakit di RSUD akan di “Covidkan” . Isyu di Covidkan ini berkembang dimasyarakat  dan  menjadi menguat ketika Rapid antigen positif  terus meninggal setelah 3 hari meninggal hasil Swabnya negatif.

“Informasi seperti itu  mungkin terkesan sepele dikalangan satgas kabupaten, tapi semakin menguat ditingkat masyarakat dan menumbuhkan kebencian. Ini harus segera disikapi  agar kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan  ketaatan masyarakat pada Prokes menguat lagi meski dalam masa pemulihan ekonomi, “ungkap Agung Priyanto .

Agung juga mengingatkan kepada masyarakat untuk terus meningkatkan kesetiakawanan sosial di tengah pandemi ini. Warga harus saling bergotong royong saling menguatkan jika ada tetangganya yang terkena Covid. Jangan ada pengucilan  lagi dan tetap terus disiplin protokol kesehatan. (wid)

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close