DUTANUSANTARAFM COM : Ponorogo –Sekrertaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Ponorogo Agung Priyanto meminta kepada Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko mengoptimalkan operasional PCR di RSUD. Hardjono. Hal tersebut untuk meminimalisir konflik sosial dimasyarakat karena hasil Swab yang selalu terlambat hasilnya . Banyak pasien yang meninggal di RSUD dinyatakan terpapar covid-19 dan suspek covid -19 setelah 3 hari hasil swab keluar ternyata hasilnya negatif . Padahal korban ini sudah dimakamkan secara protokol kesehatan dan keluarganya mengalami pengucilan dilingkungannya secara luar biasa akibat ketakutan warga yang berlebihan. Kasus seperti ini banyak terjadi di Babadan, Siman, Sukorejo, dan Ponorogo
“Saya sendiri pernah mengalami pada tahun 2020, waktu itu ada teman posistif Covid saya masuk Kontak erat dan hasil Swabnya berhari- hari baru keluar . Setelah keluar hasilnya negatif. Namun selama menunggu hasil swab itu keluar saya mengalami pengucilan juga dari istri, anak, tetangga dan teman,” terang Agung Priyant.
Agung Priyanto anggota dewan 5 periode ini mengungkapkan Ponorogo telah mendapatkan bantuan PCR 2 unit dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur . Satu di Rumah Sakit Islam Aisyah dan satu di RSUD Hardjono. Namun yang di RSUD ,Hardjono ini tidak dioperasikan dengan alasan tidak punya SDM nya. Inilah yang menyebabkan konflik dimasyarakat. Harusnya dengan optimalisasi operasional PCR milik RSUD Hardjono proses Swab bisa cepat diketahui hasilnya tidak harus menunggu tiga hari. Jika menunggu 3 hari dan hasilnya negatif akan menimbulkan konflik dimasyarakat .
“Konflik sosial akan meluas karena kepercayaan masyarakat kepada Satgat Covid, Dinkes, BPBD, TNI ,Polri menurun . Pengambilan jenazah secara paksa akan menjalar . Sehingga masalah kecepatan keluarnya hasil Swab PCR harus segera dipecahkan,” tegas Agung Priyanto.
Banteng Dapil I Ponorogo ini mengungkapkan, jika RSUD Hardjono beralasan tidak mempunyai SDM yang mengoperasikan mereka bisa mencari. Jika alasannya anggaran operasional PCR mereka bisa menganggarkan karena RSUD itu BLUD. Masalah Penanggulangan penyebaran covid ini masalah yang serius bagi pemerintah pusat dan daerah . Ini tentang keselamatan masyarakat jangan sampai dibuat mainan. Dinkes itu harus responsif terhadap permasalahan masyarakat . Jangan hanya data saja yang diurusi, mereka juga harus memikirkan dampak sosial, physikis akibat pengucilan masyarakat. Dinkes harus responsif meminimalisir ketakutan masyarakat ketika datang dalam keadaan sakit di RSUD akan di “Covidkan” . Isyu di Covidkan ini berkembang dimasyarakat dan menjadi menguat ketika Rapid antigen positif terus meninggal setelah 3 hari meninggal hasil Swabnya negatif.
“Informasi seperti itu mungkin terkesan sepele dikalangan satgas kabupaten, tapi semakin menguat ditingkat masyarakat dan menumbuhkan kebencian. Ini harus segera disikapi agar kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan ketaatan masyarakat pada Prokes menguat lagi meski dalam masa pemulihan ekonomi, “ungkap Agung Priyanto .
Agung juga mengingatkan kepada masyarakat untuk terus meningkatkan kesetiakawanan sosial di tengah pandemi ini. Warga harus saling bergotong royong saling menguatkan jika ada tetangganya yang terkena Covid. Jangan ada pengucilan lagi dan tetap terus disiplin protokol kesehatan. (wid)
