Dutanusantarafm.com – Munculnya SILPA sebesar Rp 259 miliar pada tahun anggaran (TA) 2022, yang terjadi karena serapan anggaran di organisasi perangkat daerah (OPD) minim akhirnya berbuntut panjang. Pemerintah pusat memangkas Dana Alokasi Umum (DAU), yang semula sebesar Rp 136 miliar menjadi Rp 106 miliar di tahun 2023.
Menyikapi hal itu, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko langsung bereaksi dengan memotong dana operasional setiap OPD. Saat ini setidaknya ada sekitar 33 lembaga yang terdampak. Yakni terdiri dari dinas, badan dan berbagai kantor. Tidak tanggung-tanggung, pemangkasan mencapai 40 persen dari total anggaran.
‘’APBD kita tahun 2023 memang turun sedikit, semoga ini menjadi APBD yang barokah. Karenaa walaupun turun, ini tetap untuk kesejahteraan rakyat dan pro rakyat,’’ katanya pada Kamis (24/11/2022).
Kang Giri meminta agar seluruh OPD lebih hemat, bahkan wajib mengencangkan ikat pinggang. Supaya dengan keterbatasan APBD pemerintah mampu melaksanakan belanja daerah sesuai visi dan misi. Selain itu, meski ada pengurangan Kang Giri mewanti-wanti agar kondisi itu tidak sampai mengganggu rencana kerja baik jangka menengah maupun jangka panjang nantinya.
Saat ini, lanjut Kang Giri sesuai saran dan masukan dari legislatif pihaknya akan mempertimbangkan belasan rekomendasi yang bisa dimanfaatkan untuk menutup defisit. Mengingat, untuk APBD 2023 nanti Pemkab Ponorogo mengalami defisi hingga Rp 299 miliar.
Beberapa rekomendasi yang dimaksud diantaranya penerapan layanan jasa parkir, retribusi tempat wisata hingga peningkatan pajak tambang di bumi Ponorogo.
Terkait keberlangsung pembangunan infrastruktur, Kang Giri memastikan jika pemerintah tetap akan melaksanakan program tersebut di semua sektor. Mulai dari kesehatan, pendidikan, pertanian, pemerintahan di skala desa, hingga perbaikan jalan.
‘’Insfrastruktur itu tidak hanya jalan, tetapi juga bidang yang lain. Ada pertanian, kesehatan, pendidikan dan lainnya,’’ tegasnya. (Umi Duta)
