Dinamika AktualHighlight NewsKabar Kota Kita

PABDESI Ponorogo Minta JB Sampaikan ke Presiden Untuk Revisi Perpres Nomor 104/2021

DUTANUSANTARAFM.COM : Paguyupan Kepala Desa Indonesia (PABDESI) wilayah Ponorogo melakukan pertemuan dengan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Johan Budi Sapto Pribowo bertempat di Desa Lembah Kecamatan Babadan , Minggu (14/01/2021). Hadir dalam pertemuan tersebut adalah Ketua PABDESI Ponorogo Riyanto dan sejumlah kepala desa dari Kecamatan Pulung , Kecamatan Kauman dan Kecamatan Badengan . Para kepala desa menyampaiakan aspirasinnya kepada mantan Jubir KPK Johan Budi Sapto Pribowo terkait dengan Perpres Nomor 104/2021 agar dilakukan revisi.
Pasalnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Perincian APBN Tahun 2022 masih berlanjut padahal kondisi ditingkat lapangan karean pandemic covid-19 sudah mengalami perubahaan. Sehingga , pada kepala desa ini meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) merevisi aturan Pasal 5 Ayat (4) terkait kewajiban pengalokasian minimal 40% dari besaran Dana Desa (DD) tahun 2022 untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Kemarin saat ada pertemuan dengan pemerinta pusat secara lisan memang sudah di berikan kelonggaran bahwa pengelolaan dan desa untuk covid-40 itu bisa disesuaikan dengan konsisi desa setempat. Tapi itu kan dalam bentuk lisan , sehingga kita tidka punya pijakan dasar hukum yang kuat ., Karean dengan perpres nomer 104 tahun 2021 itu desa tidak bisa melakukan pembangunan sedangkan tuntutan masyrakta tinggi, “ungkap Riyanto.

Di informasikan , para aparatur pemerintahan desa kesulitan mencari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT DD agar mencapai kuota 40% dari pagu dana desa, terutama bagi desa dengan jumlah penduduk kecil. Selain itu jika keluarga penerima manfaat di paksankan mencapai 40 % sementara warga miskinnya sudah tidak ada jika di paksanakn maka menyasar warga yang mmpu. Kondisi ini akhirnya menimbulkankecemburuan sosial dan menciptakan situasi yang tidak kondusif di desa.

Sementara itu Johan Budi Sapto Pribowo usai melakukan pertemuan tersebut menyampaikan ada dua hal yang menjadi pembahasan antara dirinya dan para kepala desa di Ponorogo. Pertama masalah Perpres Nomor 104 Tahun 2021 yang minta direvisi dan kedua maalah pupuk.

“Untuk masalah perpres saya meminta mereka membuat semacam resum  atau konsep yang berisi alasan mereka untuk meminta perubahan perpres selanjutnya akan saya sampai an ke  kementrian terkait  atau ke pak Presiden Jokowi secara langsung, “terang Johan Budi. (wid)

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close