Dutanusantarafm-Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah melindungi pekerja migran Indonesia, dengan adanya kepastian hukum.
Hal ini disampaikan LaNyalla menanggapi rencana ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) perekrutan pekerja
rumah tangga (PRT) asal Indonesia yang akan dipekerjakan di Malaysia. MoU ini merupakan permintaan mendesak dari
pengusaha Malaysia.
“Kemenaker harus menunjukkan keberpihakan
pada kepastian hukum dan perlindungan para tenaga
migran Indonesia seperti kepastian keamanan
dari potensi kekerasan dan human trafficking, pembayaran gaji, hak istirahat dan berhubungan dengan keluarga serta bantuan hukum,” kata LaNyalla, Kamis (10/2/2022).
Kepastian hukum, lanjut LaNyalla, untuk menghindari kasus yang selama ini banyak terjadi. Misalnya gaji tidak dibayarkan dan kekerasan bahkan berujung pada masalah hukum pidana.
“Kita tidak ingin mendengar lagi ada pekerja migran yang terlantar, tidak dipenuhi haknya atau mendapat kekerasan dari majikan,” ucapnya.
Di samping itu, LaNyalla juga meminta penunjukkan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus tersertifikasi dan diketahui legalitasnya.
“Penting juga P3MI itu memiliki balai latihan kerja agar pekerja migran
terutama PRT asal Indonesia memiliki kualitas yang baik dan profesional,” tutur dia.
Diketahui Nota kesepahaman (MOU) perekrutan pekerja rumah tangga (PRT) asal Indonesia di Malaysia akan ditandatangani akhir bulan ini.
MOU sangat mendesak karena permintaan untuk pembantu rumah tangga di kalangan pengusaha lokal Malaysia.(de)
