Gubernur Khofifah Bersama Forkopimda Jatim Memantau Vaksinasi Massal di Sumenep Madura.
Dutanusantarafm-Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Kapolda Jatim Irjen Pol Dr. Nico Afinta, didampingi pejabat utama (PJU) Polda Jatim, serta Bupati, Dandim dan Kapolres, Kabupaten Sumenep. meninjau Vaksinasi massal di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur,Sabtu (12/06/2021) sore.
Gubernur bersama rombongan meninjau vaksinasi massal di Pendopo Agung Keraton, Kabupaten Sumenep, Madura. Peninjauan sebelumnya juga sudah dilakukan di beberapa kabupaten/ kota di jatim. Diantaranya, Kediri, Lamongan maupun di Bangkalan.
Untuk vaksinasi massal di Kabupaten Sumenep sendiri dilaksanakan di 5 (lima) lokasi berbeda dengan jumlah peserta mencapai 1.500 orang, masing-mading setiap lokasi berjumlah 300 orang.
Lima lokasi yang digunakan sebagai tempat vaksinasi diantaranya, Pendopo Agung Keraton, Kantor Pemkab, Polres, Kodim dan Puskesmas Pamolokan. Sedangkan untuk prioritas vaksinasi ini, diprioritaskan kepada lansia.
Gubernur Jatim menyampaikan di kabupten Sumenep kondisi pengendalian Covid-19 pada dasarnya sangat bagus. BOR ICU nol dan BOR Isolasi 19 persen, sedangkan standart WHO 60 persen, dan ini jauh dibawanya. Sehingga proses pengendalian Covid-19 berjalan sangat baik.
“Untuk menjaga mewujudkan kekebalan komunitas hard comunity diharapkan bisa diikuti oleh seluruh warga masyarakat sumenep, seluruh Vaksinator, pemberi layanan kesehatan supaya sinergi semua pihak melakukan penyegeraan pelaksanaan vaksinasi,” kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.
Pada bagian lain terkait Kabupaten Bangkalan, ada 4 (empat) Kecamatan yang masuk katagori zona merah adalah Kecamatan Arosbaya.
“Semua pendekatan sudah dilakukan, pak pangdam melibatkan banyak tim dan pak kapolda juga melibatkan banyak tim. Proses penebalan bisa memberikan pelayanan lebih cepat sudah dilakukan,” tambahnya.
Pemprov sendiri sudah menurunkan tim ingin memastikan bahwa seluruh puskesmas harus bisa memberikan layanan kepada masyarakat dan tidak boleh ada layanan kesehatan yang terhenti.
“ibu-ibu jangan sampai kesulitan mendapatkan layanan persalinan. rawat jalan dipastikan bahwa berjalan seperti semula. Adapun tim dokter dari kodam, polda dan pemprov menangani di masing-masing puskesmas yang ada ,” pungkas gubernur. (de)
