Dinamika AktualGalerryHighlight NewsKabar Kota Kita

Collaborative governance dalam masa pandemi adalah Keharusan

Dutanusantarafm-Bagaimana mengatasi pandemi covid 19 di Indonesia.?? Tentu tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, yang harus diakui mempunyai banyak keterbatasan. Keterbatsan sumber dana. keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas kesehatan, sarana prasarana dan lainnya.

Dalam menyelesaikan persoalan covid 19 di Indonesia yang berdampak terhadap segala bidang, tentu harus dilakukan secara bersama-sama atau dengan berkolaborasi. Kolaborasi pemerintah dengan organisasi masyarakat, organisasi sosial, lembaga/kelompok masyarakat, swasta, tokoh agama, elemen lain yang ada di negeri ini.
Bahwa pandemi ini tidak bisa dihadapi sendiri oleh pemerintah dibahas dalam Simposium dan seminar nasional serta call for papers “collaborative governance dalam masa pandemi” asosiasi ilmu pemerintahan perguruan tinggi muhammadiyah yang diselenggarakan oleh Fisip Universitas Muhammadiyah Ponorogo secara daring dan luring, pada Senin (14/06/2021).

Asisten 1 Pemkab Ponorogo Sumani dalam simposium tersebut mengatakan Satgas covid 19 kabupaten Ponorogo mengajak semua pihak dalam memerangi pandemi ini. Pemkab Ponorogo ditengah pandemi yang dampaknya luar biasa ini, tidak surut dalam memajukan daerah diberbagai bidang. Pengembangan sektor pertanian antara lain dengan pengembangan bibit padi unggul, pengembangan porang, pisang unggul Cavendish, rintisan ternak udang dan lainnya. Ia menyampaikan untuk pengembangan sektor pariwisata akan dibangun monumen dan museum reyog di wilayah kecamatan Sampung. Lokasi ini dipilih karena cukup dekat dengan lokasi obyek wisata Sarangan Magetan, dekat dengan Madiun, termasuk dekat dengan Jawa Tengah. Untuk pengembangan wisata alam telaga Ngebel, program nasional lingkar wilis , saat ini juga terus dilakukan kerjasama dengan pemerintah pusat termasuk negara Maroko.

Sumani menambahkan dalam pengembangan Umkm, pembangunan face off cokroaminoto , peningkatan pelayanan publik di fasilitas umum, pengembangan SDM, saat ini juga terus dilakukan. Program yang saat ini sudah dikerjakan dan masih berlanjut itu tidak dilakukan sendiri oleh pemeritnah daerah, baik menyangkut sumber dana maupun SDM nya.
“Contohnya dalam membangun face off Jl.HOS Cokro Aminoto.Pembangunan itu dilakukan secara gotong royong oleh semua pihak, baik organisasi masyarakat, lembaga swasta, koperasi, perbankan,masyarakat. Merekalah yang membiayai hingga milyaran rupiah.”ungkap Sumani.

Ketua Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agus Samsudin pada simposium tersebut mengatakan, sudah lebih dari satu tahun melakukan respon terhadap pandemi Covid-19. Tim khusus telah dibentuk telah melakukan berbagai kegiatan secara komprehensif, mulai dari pencegahan, pengobatan, dan juga penanganan dampak pandemi Covid-19.

Ia menyebut rumah sakit milik Muhammadiyah beserta dokter, tenaga medis telah diperbantukan untuk penanganan covid 19. Membantu mengatasi persoalan bangsa Covid 19 telah dibentuk satgas covid 19, relawan pemakaman, tidak ketinggalan lembaga pendidikan Muhammadiyah, semuanya ikut berkolaborasi dengan pemerintah.

MCCC Bagaimana. Berkolaborasi? Agus menjelaskan dari pemerintah tingkat pusat sampai daerah,dengan organisasi perusahaan, WHO, UNICEF, dilakukan. Tidak terkecuali dalam pembuatan kebijakan oleh pemerintah sampai di daerah.
“MCCC ikut berkolaborasi menyelesaikan masalah bangsa saat ini yaitu covid 19” ungkapnya.

Sementara itu pembicara yang lain yaitu Bambang Widya Seno Dosen ilmu pemerintahanan Unmuh Ponorogo menyampaikan kolaborasi sudah menjadi bagian dari pemerintahan di negara demokrasi. Dimana seperti yang dijelaskan dalam Artikel colaborative dari Ansell dan gash diseluruh dunia konsep dasar sistem demokrasi istilah tidak asing karena melibatkan para pihak untuk mengelola pemerintahan. Pihak lain bukan hanya wakil rakyat, pejabat publik, kelompok lain. Keterlibatan atau partisipasi itu antara lain dalam membuat keputusan untuk mewujudkan Good governance.

Bambangpun menyampaikan dasar keterlibatan pihak lain dalam menjalankan pemerintahan itu sudah tergambar dalam UUD 1945. Seperti konsep demokrasi maka negara juga harus melibatkan para pihak, seperti wakil rakyat, lsm, masyarakat, kelomok masyarakat, dan untuk itu ruang demokrasi harus dibuka dengan lebar. Pemerintah Tingkat atas sampai desa harus berkolaborasi dalam pengambilan keputusan, pengelollan, dalam menjalankan aktifitas bersama.
Pertanyaan di Indonesia dalam penangann covid yang diajak kolaborasi siapa? Pandemi covid 19 untuk menyelesaikanya maka menurut Bambang agar masalah politik idieologi, terutama yang ada ditingkat pusat harus dikendorkan. Pemimpin semua tingkatan harus turun, mengajak semua berkepentingan, sampai grass root harus berkolaborasi.

“seperti ciri demokrasi dan bangsa ini penyelesianya harus dilakukan bersama-sama, mengedepankan kepentingan bersama bukan kelompok atau politik golongan”pungkasnya. (de)

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close