Dinamika AktualHighlight NewsKabar Kota Kita

Kunjungi Rutan Ponorogo, Johan Budi Berpesan Pegawai Harus Punya Integritas

DUTANUSANTARAFM.COM :  Johan Budi  Sapto Pribowo , anggota komisi III DPR RI  melakukan kunjungan kerja ke Ponorogo pada kamis ( 21/10/2021). Kunjungan kerja  dilakukan ke mitra kerjanya yaitu;  Rutan Kelas 2 B Ponorogo , Polres Ponorogo, Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Pengadilan Negeri Ponorogo. Selain ke Mitra kerja Johan Budi juga mengunjungi warga desa Dayakan kecamatan badegan ponorogo dan membagikan paket sembako kepada warga terdampak pandemi covid-19.  Saat kunjungan kerja di Rutan Kelas 2 B Ponorogo didampingi Karutan  Arya Galung,  mantan juru Bicara KPK itu melihat fasilitas pelayanan  yang diberikan oleh pihak rutan . Seperti,  meninjau ruang pendaftaran bagi keluarga yang mau menjenguk keluagannya yang menjalani hukuman serta meninju fasilitas video call yang disediakan pihak rutan  sehingga warga binaan jika ingin komunikais dengan keluarganya  terlaksana  dalam situasi pandemic covid-19 ini.

Namun Johan Budi juga berpesan kepada  Kepala Rutan Arya Galung untuk meningkatkan sumberdaya manusia di rutan sehingga  pegawainya mempunyai integritas yang tinggi. Selain meningkatkan pelayanan  dengan menyediakan sarana dan prasaran fisik yang memadai di rutan, Johan Budi  juga berpesan  harus  ada  pengawasan terhadap pelaksanaan sumberdaya manusia di rutan itu sendiri.  Sumber daya manusia rutan harus  punya integritas  dalam rangka WBK ( Wilayah  Bebas Korupsi).

“Sarana prasarana ditingkatkan  tapi sdmnya juga harus  berkualitas, jangan sampai ada kejadian  seperti dirutan lain sepeprti kebakaran atau kejadian lain yang melawan hukum, “ungkapnya.

Sementara terkait pemasalah yang ditemukan di rutan , disampaikan Johan Budi  sampai  saat ini masih seputar over kapasitas. Masalah over kapasitas ini terjadi secara nasional . Solusinya jelas sudah ada yaitu menambah  kapasitas yang ada namun  karena refocusing anggaran akibat pandemi maka  hal tersebut belum bisa dilakulakan .

“Pekan depan  masalah ini akan kita sampaikan  ke Kemenkumham  saat  rapat dengar pendapat atau RDP, “jelas Johan Budi. (wid) ,

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close